Oleh : Study Rizal LK

Agustus selalu datang dengan gegap gempita. Jalan-jalan dihiasi warna merah dan putih, anak-anak sibuk lomba, dan para tetangga bergotong-royong memasang umbul-umbul. Namun tahun ini, ada satu hal yang mengusik perhatian publik: bendera bajak laut dari anime One Piece berkibar di beberapa tiang rumah, sebagian bahkan berdiri sejajar dengan Sang Saka Merah Putih. Viral di media sosial, peristiwa ini segera memicu kemarahan sebagian kalangan, dan tak lama kemudian, aparat dan pejabat turun tangan. Tindakan itu dianggap menodai nasionalisme. Namun benarkah ini hanya soal kurangnya rasa cinta tanah air? Atau sesungguhnya ini adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam—sebuah pesan simbolik yang belum dipahami sepenuhnya?

Melalui lensa komunikasi kritis, kita diajak untuk tidak berhenti pada permukaan. Fenomena bendera bajak laut itu bukan sekadar insiden iseng anak muda yang kebanyakan nonton anime, melainkan ekspresi simbolik dari kegelisahan yang lebih luas. Di dunia teori kritis, simbol tidak pernah netral. Ia dibentuk, dimaknai, dan diedarkan dalam kerangka kekuasaan. Bendera negara, misalnya, bukan sekadar kain berwarna; ia adalah lambang yang dikonstruksi melalui pendidikan, media, dan narasi sejarah resmi sebagai representasi dari kemerdekaan dan persatuan. Namun simbol yang terus diulang tanpa dialektika sosial bisa menjadi beku—ia kehilangan daya hidupnya ketika maknanya tak lagi bersentuhan dengan kenyataan sosial.

Generasi muda hari ini hidup dalam realitas yang sangat berbeda dari generasi kemerdekaan. Mereka menyaksikan korupsi merajalela, ketimpangan sosial yang lebar, harga kebutuhan yang tak terkendali, dan institusi negara yang sering kali abai terhadap aspirasi warga. Dalam kondisi itu, nasionalisme yang disodorkan sebagai kewajiban simbolik—mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, mengikuti upacara—mudah dipersepsi sebagai formalitas kosong. Maka ketika mereka mengibarkan bendera bajak laut dari One Piece, itu bisa dibaca bukan sebagai bentuk penghinaan terhadap negara, melainkan sebagai ungkapan identifikasi yang lebih jujur: mereka lebih merasa terwakili oleh semangat tokoh fiksi yang melawan ketidakadilan, dibanding oleh simbol negara yang terasa jauh dari kehidupan mereka sehari-hari.

Bendera bajak laut itu, dalam dunia One Piece, bukan sekadar lambang kejahatan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap rezim tirani, lambang solidaritas antarkawan, dan tanda bahwa keadilan tidak selalu lahir dari institusi resmi. Luffy dan krunya tidak bekerja untuk negara, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang secara etis justru dekat dengan cita-cita kemerdekaan: kebebasan, keadilan, dan keberanian. Maka ketika anak muda mengibarkan bendera itu di bulan kemerdekaan, bisa jadi mereka sedang mengirimkan sinyal bahwa narasi resmi tentang kemerdekaan tidak lagi cukup. Mereka ingin mengusulkan ulang simbol perjuangan—bukan untuk mengganti Merah Putih, tetapi untuk menagih makna di baliknya.

Namun negara, seperti biasa, merespons dengan cara yang kaku. Alih-alih mengajak berdialog atau menafsir ulang makna simbol dalam konteks sosial hari ini, aparat langsung memberi teguran, bahkan ancaman. Respon semacam ini menunjukkan bahwa negara masih memperlakukan simbol sebagai objek sakral yang tidak boleh disentuh, bukan sebagai wacana yang bisa dinegosiasikan. Dalam logika kekuasaan seperti ini, simbol tidak lagi menjadi sarana komunikasi, tetapi menjadi alat kontrol. Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir melalui represi, tetapi sering bekerja melalui pengaturan makna—mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, ditampilkan, atau dipercaya.

Yang menarik, viralitas bendera One Piece ini terjadi di ruang digital—ruang yang tidak tunduk pada otoritas simbolik negara. Di media sosial, generasi muda memproduksi dan menyebarkan simbol dengan cara mereka sendiri. Mereka membuat meme, menulis ulang makna, dan membangun solidaritas dengan bahasa visual yang menghibur sekaligus subversif. Di sini kita melihat bahwa media sosial telah menjadi ruang artikulasi budaya baru, tempat simbol-simbol lama diuji relevansinya, dan simbol-simbol baru lahir dari interaksi yang cair dan demokratis. Dalam perspektif Habermas, ruang publik semacam ini adalah medan penting dalam pembentukan opini warga. Tapi di era pasca-kebenaran dan algoritma, ruang ini juga bisa menjadi bising dan rapuh—sehingga membutuhkan kecermatan membaca pesan yang beredar.

Lalu apa yang bisa kita pelajari dari pengibaran bendera bajak laut ini? Mungkin, pertama-tama, kita harus berhenti menganggap simbol sebagai benda mati yang wajib dihormati tanpa tafsir. Simbol justru menjadi penting karena ia bisa dibaca ulang, dinegosiasikan, dan dipertanyakan. Kedua, kita perlu mendengar lebih dalam suara generasi yang merasa lebih terhubung dengan karakter fiksi ketimbang tokoh bangsa. Bukan untuk merendahkan nasionalisme, tapi justru untuk menyelamatkan makna nasionalisme itu sendiri dari kebekuan seremonial. Dan ketiga, negara—dan kita semua—perlu belajar bahwa dalam masyarakat yang demokratis, simbol tidak boleh digunakan untuk membungkam ekspresi, tetapi justru untuk merawat ruang percakapan.

Bendera One Piece mungkin hanya selembar kain bertengkorak dan topi jerami. Tapi di tangan anak muda, ia menjadi bahasa. Dan sebagaimana setiap bahasa, ia adalah alat untuk mengatakan sesuatu—yang kadang tidak bisa diungkapkan dengan cara lain. (srlk)