By: Nesya Rizkita (Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi S1 Manajemen)

Belakangan ini nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan karena mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi harga barang, biaya produksi, tingkat inflasi, hingga daya beli masyarakat. Ditengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi negara maju, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga energi dunia, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Pelemahan rupiah berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga barang dan jasa didalam Negeri. Menurut ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang dikutip oleh ANTARA News pada 18 Mei 2026, fenomena imported inflation akibat pelemahan rupiah mulai dirasakan terutama pada sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor, seperti elektronik, farmasi, dan otomotif. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal sehingga meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan.

Dampak tersebut juga berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan laporan Kontan pada 29 Mei 2026, ekonom PermataBank Josua Pardede menyatakan bahwa tekanan biaya akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi global mulai diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar tidak hanya menjadi persoalan bagi dunia usaha, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga barang menjadi lebih tinggi.

Menurut saya, pelemahan rupiah perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pendapat tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia masih bergantung pada berbagai bahan baku dan barang modal impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga jual produk.

Selain menurunkan daya beli masyarakat, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan beban utang luar negeri serta mengurangi minat investasi akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha ikut menurun. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, pelemahan rupiah tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang buruk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Mei 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 masih tumbuh sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berjalan cukup baik meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal. Oleh karena itu, pelemahan rupiah lebih tepat dipandang sebagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik daripada sebagai tanda terjadinya krisis ekonomi.

Untuk mengatasi dampak pelemahan rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang tepat, pengendalian inflasi, serta penguatan cadangan devisa. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri dalam negeri agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Peningkatan penggunaan produk lokal dan dukungan terhadap sektor manufaktur juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di sisi lain, pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi produksi dan mencari alternatif sumber bahan baku yang lebih kompetitif agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kondisi pelemahan rupiah merupakan tantangan nyata yang dapat memengaruhi biaya produksi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami kemunduran karena pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada tingkat yang positif. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mengurangi dampak negatif pelemahan nilai tukar terhadap perekonomian Indonesia.