Oleh: Afdhal Arian (Mahasiswa Universitas Pamulang, Program S1 Studi Manajemen)

Dunia ketenagakerjaan Indonesia kembali diguncang oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak kunjung mereda. Memasuki tahun 2026, situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika konflik bersenjata diberbagai belahan dunia memicu kenaikan harga bahan baku impor secara drastis, melemahkan pasar ekspor, dan memaksa banyak industri manufaktur untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Ketidakstabilan ekonomi global yang terus berlanjut menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok internasional.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat bahwa sejak awal April 2026, setidaknya 10 perusahaan telah memperingatkan adanya potensi PHK yang diperkirakan berdampak pada sekitar 9.000 orang pekerja (KSPI, Press Release, April 2026). Peringatan tersebut kini terbukti satu per satu. Sektor sepatu, tekstil, otomotif, dan manufaktur berorientasi ekspor menjadi yang paling rentan. Ironisnya, para pekerja yang tidak memiliki kendali apa pun atas kondisi ekonomi makro justru menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya.

Situasi ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat pekerja. Tulisan ini mencoba mengulas dua kasus PHK yang terjadi belakangan ini sebagai gambaran nyata dari persoalan yang lebih luas, sekaligus menelaah dampak yang ditimbulkan dan solusi yang perlu segera diambil.

Pada Mei 2026, PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok resmi tutup dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 orang karyawannya. KSPI melaporkan bahwa penyebab utama penutupan ini adalah tekanan ekonomi global akibat perang berkepanjangan yang membuat harga bahan baku impor yang dibeli menggunakan dolar melonjak tajam, sehingga ongkos produksi meningkat drastis sementara permintaan pasar ekspor justru menurun. Sebagai perusahaan yang sepenuhnya berorientasi ekspor, PT Xacti tidak mampu bersaing dan akhirnya harus menghentikan operasionalnya.

Dalam proses PHK ini, para pekerja dikabarkan mendapatkan pesangon sebesar dua kali lipat dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ditambah penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang telah disepakati bersama. Meski demikian, Said Iqbal selaku Presiden KSPI menegaskan bahwa kasus PT Xacti adalah bukti nyata bahwa gelombang PHK yang sebelumnya diperingatkan benar-benar sedang terjadi, dan ini bukanlah yang pertama maupun yang terakhir.

Tidak hanya di Depok, gelombang PHK juga melanda daerah-daerah industri lainnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Di wilayah Banten, Tangerang, dan Serang, sejumlah perusahaan seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI telah melakukan PHK terhadap ratusan pekerja, terutama di sektor sepatu dan tekstil yang selama ini menjadi tulang punggung industri padat karya di kawasan tersebut. Bahkan perusahaan besar sekelas Nikomas pun tidak luput, dengan mengurangi sekitar 279 pekerjanya (KSPI, Laporan PHK, Mei 2026).

Di Karawang, kondisinya tidak jauh berbeda. Sebuah perusahaan dinyatakan tutup dengan jumlah pekerja terdampak sekitar 295 orang, ditambah efisiensi sekitar 294 pekerja lainnya dan PHK akibat disharmoni industrial yang menyentuh angka 200-an orang. Sementara di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, CV Asri melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. Sektor otomotif pun mulai terkena imbas: harga jual kendaraan yang meningkat menekan permintaan konsumen, sehingga perusahaan disektor ini pun terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja (KSPI, Laporan PHK, Mei 2026).

PHK massal yang terjadi secara beruntun ini menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya bagi para pekerja yang langsung terdampak, tetapi juga bagi keluarga mereka dan perekonomian daerah secara umum.

Secara ekonomi, hilangnya pendapatan ratusan keluarga secara tiba-tiba memperlemah daya beli masyarakat di tingkat lokal. Para mantan pekerja yang kesulitan segera mendapatkan pekerjaan baru terpaksa memangkas pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya berdampak pada usaha-usaha kecil di sekitar kawasan industri. Siklus ini menciptakan efek domino yang perlahan menggerogoti perekonomian daerah.

Secara psikologis dan sosial, tekanan kehilangan pekerjaan memicu stres yang berat bagi para pekerja dan keluarganya. Bagi buruh yang telah bekerja bertahun-tahun, PHK bukan sekadar kehilangan gaji, melainkan juga kehilangan identitas, rutinitas, dan rasa aman. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, memperburuk kesehatan mental masyarakat pekerja, dan menambah beban sosial di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor industri formal.

Dari sisi ketenagakerjaan, gelombang PHK yang tidak kunjung berhenti juga memperlihatkan betapa rentannya posisi pekerja Indonesia dalam struktur industri yang sangat bergantung pada pasar dan bahan baku luar negeri. Ketika kondisi global memburuk, pekerjalah yang paling pertama merasakan dampaknya, seringkali tanpa sempat mempersiapkan diri.

Menghadapi situasi ini, diperlukan langkah nyata dari berbagai pihak agar dampak gelombang PHK tidak semakin meluas dan pekerja memiliki perlindungan yang lebih memadai.

Sebagai solusi jangka pendek, negara harus hadir secara aktif, bukan hanya responsif setelah korban berjatuhan. Penulis mengusulkan agar pemerintah segera mempercepat dan mempermudah penyaluran manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar korban PHK segera mendapatkan bantalan finansial. Di sisi industri, diversifikasi pasar ekspor dan kebijakan pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor perlu didorong lebih serius agar industri tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal. Pengawasan ketenagakerjaan juga harus diperkuat, khususnya untuk memastikan bahwa setiap proses PHK berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Secara konkret, pengawasan ini dapat diwujudkan melalui penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah industri, penerapan sistem pelaporan digital yang memudahkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran hak secara cepat dan aman, serta penegakan sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang terbukti mengabaikan kewajiban pesangon atau melakukan PHK secara sepihak tanpa prosedur yang sah.

Pemenuhan hak pesangon secara penuh sesuai undang-undang, seperti yang dilakukan PT Xacti, harus menjadi standar minimum yang tidak bisa ditawar oleh seluruh perusahaan, bukan pengecualian. Lebih dari itu, pengusaha sebaiknya melibatkan serikat pekerja secara transparan sejak dini ketika menghadapi tekanan keuangan serius, sehingga opsi-opsi selain PHK, seperti pengurangan jam kerja, penundaan ekspansi, atau renegosiasi kontrak, dapat dipertimbangkan bersama sebelum keputusan PHK diambil sebagai jalan terakhir.

Serikat pekerja perlu terus menjalankan perannya secara proaktif sebagai penjaga kepentingan buruh, termasuk memantau kondisi keuangan perusahaan dan memberikan peringatan dini kepada anggotanya seperti yang telah dilakukan KSPI. Di sisi lain, para pekerja juga perlu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak normatif mereka, termasuk hak atas pesangon, upah selama proses PHK, dan akses terhadap program perlindungan sosial, agar tidak mudah dimanfaatkan dalam situasi yang sudah rentan.

Untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar di tengah tekanan PHK massal ini, setiap pemangku kepentingan perlu mengambil peran yang nyata dan saling melengkapi. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pekerja, termasuk mempercepat program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) bagi para korban PHK agar mereka dapat segera kembali terserap oleh pasar kerja. Pelaku usaha dituntut untuk bersikap etis dan transparan: mengutamakan dialog dengan serikat pekerja sebelum memutuskan langkah PHK, serta memastikan seluruh kewajiban hukum terhadap karyawan dipenuhi tanpa pengurangan. Bagi para pekerja dan masyarakat luas, peningkatan literasi keuangan dan pengembangan keterampilan adaptif menjadi bekal penting agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu sektor atau satu lapangan kerja. Lembaga pendidikan dan vokasi pun perlu merespons dengan cepat, menyediakan pelatihan yang relevan dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang, sehingga angkatan kerja Indonesia semakin siap menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Harapan terbesar adalah bahwa pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dapat duduk bersama secara lebih sinergis untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh dan berkeadilan. Pekerja bukanlah variabel yang dapat begitu saja disesuaikan ketika bisnis sedang tidak baik. Mereka adalah manusia dengan keluarga dan kebutuhan nyata, yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan penuh dari negara, bahkan, dan terutama, di tengah badai sekalipun.