JAKARTA- Politisi Partai Demokrat Agus Hermanto menuturkan bahwa perombakan kabinet merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Maka itu, jika Presiden Jokowi ingin melakukan perombakan kabinet merupakan hak prerogeratifnya.  

“Semuanya kita serahkan kepada presiden, karena sekali lagi presiden yang punya kewenangan untuk itu. Mana yang terbaik itu adalah kewenangan daripada presiden,” katanya beberapa waktu lalu.

Saat ditanya siapa menteri yang dinilai layak untuk direshuffle, Wakil Ketua DPR RI ini enggan mengungkapkan. Menurutnya yang memiliki penilaian adalah presiden Jokowi, apakah telah mencapai target atau sebaliknya.

“Yang berhak menilai dan me-reshuffle kabinet adalah presiden. Seperti kita ketahui bahwa sistem kabinet kita adalah sistem presidensial, sehingga kabinet itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden,” jelasnya.

Seperti dikabarkan Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja sempat menjadi isu hangat, setelah Presiden Joko Widodo menyampaikannya di sela-sela saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 lalu, Presiden Jokowi sedikit 'menyentil' Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Jokowi bicara soal target untuk Kementerian ATR/BPN mensertifikasi 5 juta hektar lahan tahun ini, 7 juta hektare tahun depan, dan 9 juta hektare pada 2019. Menurut Jokowi, target itu tak pernah dipertanyakan oleh Menteri Sofyan.