Alangkah aneh di Negara yang kaya raya dengan hasil-hasil alamnya ini masih tersisa cerita kekeringan. Luasnya lautan menyisakan satir dari kepolosan rakyat ini akan sedihnya mencari air bersih. Pernik asa sedih mengusik kalbu kala bak air mengalami kekosongan. Kita jangan terbunuh akal sehatnya—tidak mungkin Negeri sumber air melimpah ini masih bisa kekeringan. Apalagi petani masih gagal panen padinya.   

Negeri khatulistiwa ini memiliki anugerah alam yang eksotik untuk digali. Air, batu, gunung, pantai dan sungai sangat luar biasa. Potensi alam melimpah ruah modal besar untuk dijadikan pemasukan ekonomi kreatif. Batu Akik menjadi primadona masyarakat yang senang dengan seninya. Pantai menjadi pemasukan wisata alam yang yang selalu menjadi paradise bagi warga mancanegara. Belum lagi, gunung yang memancarkan pesona angin segar memudarkan aksi para pelancong untuk menginjaknya. Air laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penemuan ikan-ikan segar bagi pelaut yang mengitari kepulauan Indonesia.

Buya Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dengan santunnya  mengatakan bahwa kita sedang hidup di negeri yang tergadai, dan saat ini memang Negeri ini telah tergadaikan hampir semua kekayaan alamnya, karena pengolahan dan pengelolaannya hanya bisa di lakukan oleh pihak asing dengan mengedepankan konsep profit sharing yang total merugikan masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat lokal. Postulat ini menyatakan kepada kita, akar dari problematika hidup ini bentukan dari rasa lupa akan sejarah panjang kemerdekaan dari para penjajah. Rakyat ini sudah terbiasa akan masa sulit yang tak berujung menjadi bagian dari solusi (problem solving). Hanya bisa pasrah pada keadaan.

Memang terlalu sederhana jika mengasumsikan Negara yang kaya sumber daya alamnya adalah negara yang kaya secara harfiah dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Terlepas dari keberlimpahan sumber daya yang ada, Indonesia adalah Negara yang kaya. Tapi kenyataannya masih ada saudara kita yang kelaparan dan sulit memperoleh sandang dan pangan. Masih ada saudara kita yang tidak memperoleh kesejahteraan bak rumah ditelan ombak.

Terlalu banyak pemikir ekonomi yang hanya bisa mengeluarkan teori tanpa kerja riil. Mengapa kita hanya bisa berkelakar tanpa bisa berbuat. Indonesia miskin di atas kekayaannya? Begitu banyak sumber daya yang tidak di kelola dengan baik dan merata. Indonesia yang katanya Negeri maritim, nyatanya masih kekurangan pasokan ikan segar. Padahal banyak sekali ikan-ikan laut yang berada di perairan Indonesia. Mengapa tidak dimanfaatkan saja?

Negeri ini pun pernah dikenal dengan Negeri agraris, karena begitu banyaknya sumber kekayaan alam yang terbentang di pulau-pulau Negeri ini. Negeri yang juga dikenal dengan sebutan Nusantara ini juga pernah mencukupi swasembada beras nasional dalam tiga dekade yakni, tahun 1984, 2004 dan 2008 (Oktavio Nugrayasa: 2013). Tapi di luar dugaan, sektor pertanian hanya dua kali tumbuh di atas 4%, yaitu pada 2008 (4,83%) dan pada 2012 (4,20%) pada kurun 2005-2014, Bahkan, pada 2010 pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,01%—saat pertumbuhan ekonomi membaik berkisar 6,2%.

Tentu saja di beberapa daerah sudah dimanfaatkan, tetapi bukankah lebih baik jika pemanfaatan sumber daya dilakukan di berbagai tempat secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kesenjangan masih terasa di tanah tumpah darah kita ini. Berganti pemimpin tidak pula mengubah keadaan yang ada, tetapi justru melanjutkannya kesengsaraan. Tahun 2014 nilai rasio Gini masih 0,4 berlum merangkak naik, artinya tingkat ketimpangan masyarakat Indonesia masih masuk katagori ketimpangan menengah--dalam literatur baku ekonomi, ketimpangan dikatakan rendah apabila rasio Gini di bawah 0,4.

Apapun hasil perhitugan gini Rasio memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk terus berpikir. Kondisi ketimpangan Indonesia akan semakin mendekati zona ketimpangan tinggi Pada 2014, rasio Gini Indonesia tidak akan beranjak dari zona 0,4, bahkan ada yang memprediksi akan menembus angka 0,42-0,43.  Tidak ada angka yang spesial bila melihat gini Rasio tahun 2011, masih berkutat di angka 0,41, Pada 2012 pun masih tertahan di angka 0,41, bahkan pada 2013 rasio Gini Indonesia sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,413.

Dalam literatur ilmu ekonomi ketimpangan sosial akan terus berlanjut bila potensi akal sehat tidak dibarengi dengan ekonomi rasional. Kekayaan alam tidak akan memunculkan produktifitas bila tidak dikelola oleh tangan terampil. Kita wajib mengispirasi dari keberhasilan negara Eropa dalam menurunkan kebijakan pro terhadap rakyat. Sebagian Negara Eropa mampu menurunkan gini aktual secara drastis misalnya Austria, Belgia, Jerman, Finlandia dan Italia menurunkan gini aktual sebesar 40% atau lebih melalui berbagai kebijakan—meliputi kebijakan pajak dan transfer—tanpa kebijakan ini mereka tak akan mengembalikan gini income sekitar 0,50 atau bahkan lebih.

Tetapi sayang, sejak tahun 2003, Indonesia menjadi importir beras. Bahkan, tercatat sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Padahal, sebenarnya Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India, jauh melampaui produksi beras Thailand dan Vietnam. Namun, impor menjadi jalan instan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan beras nasional dikarenakan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya konsumsi beras.

Fakta dominasi otentik menyebutkan agenda liberaliasi ekonomi tampak terlihat. Mulai dari sektor keuangan, industri, hingga sumber daya alam dan energi. Sudah lengkap penghisapan dan penjajahan ekonomi di Indonesia. Masihkah kita berharap pada Kapitalisme-Liberal ini? Andai kita coba berpikir lebih dalam lagi, mengapa Singapura, Jepang, dan Taiwan bisa menjadi negara kaya meski miskin sumber daya alam biasa, karena mereka berpikir maju dengan menguasai sistem informasi, teknologi dan manajemen sehingga mampu menghimpun kekayan yang berasal dari negara-negara kaya sumber daya alamnya namun miskin penguasaan teknologinya, seperti kita.

Kita tidak perlu khawatir berusaha untuk menjadi Negara yang tidak sesuai dengan potensinya. Indonesia memiliki potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Masifkan pengelolaan sumber daya alam tersebut agar terwujud pemerataan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita wajib berlaku akal sehat sebagai Negara yang kaya.

*Penulis adalah Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka