Opini

Menstabilkan Harga Bahan Pokok

Jumat 16 Nopember 2018 | 17:12 WIB
Oleh: Riga Septy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan masyarakat bisa sejahtera dan makmur bersama. Karena itu, pemerintah tidak memerhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi masyarakat kecil juga tak lepas dari sasaran program.  Karena itu, pemerintah tidak memerhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi masyarakat kecil juga tak lepas dari sasaran. “Untuk menjaga masyarakat kecil, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok,"

Jokowi mengatakan, pemerintah juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM untuk mendorong perkembangan usaha UMKM.

Selain bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan sosial, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.

Para pengusaha menilai kestabilan harga pangan pada momen menjelang hingga pasca perayaan Lebaran merupakan bentuk keberhasilan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Capaian ini juga tak lepas dari kepiawaian Menteri Perdagangan dan jajaran Kemendag.

Stabilitas harga bahan pokok dinilai berkontribusi menciptakan kondusifitas politik sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih baik ke depan.  stabilnya harga pangan dikarenakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dibantu Satgas Pangan proaktif memantau pendistribusian berbagai barang kebutuhan pokok.

Dengan demikian, aliran distribusi menjadi lancar dan isu terkait kekurangan bahan pokok bisa diminimalkan. Dampak akhirnya, harga pun menjadi tidak bergejolak.

Pemantauan rutin yang dilakukan pemerintah diyakini pula dapat menggerus upaya mafia pangan yang kerap memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan. Terlebih Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, beserta Bulog gemar melakukan operasi pasar guna yang dilihat efektif menekan harga.

jika demand dan supply itu seimbang, diyakini bahwa harga tidak bergejolak.  Dilihat dari hasilnya saat ini bahwa ketika menjelang hari-hari besar harga-harga bahan pokok itu pada posisi stabil.

Menteri Perdagangan  juga kerap memanggil para importir untuk memastikan izin dan penyaluran sesuai. Langkah ini dianggap mampu menghilangkan mafia-mafia importir yang kerap menyalahgunakan izin impornya. Melalui dialog dengan para importir tersebut, kementerian jadi bisa mengetahui total berapa izin impor yang didapat para importir.

Dari sana, langkah selanjutnya bisa ditanyakan volume pendistribusian barang yang sudah impor kepada masyarakat. Jika ada yang tidak tepat sesuai, bisa segera diketahui dan ditindak. Dikombinasikan dengan pemantauan yang rutin, stok di pasar menjadi kian terjaga.

Kemajuan di sektor pangan yang mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas pangan, khususnya pada saat menjelang hingga pasca perayaan hari-hari besar, harus diakui sebagai sebuah keberhasilan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Riga Septy adalah Mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UHAMKA

Berita Terkait

Komentar